Politik
Beranda » Blog » Surya Paloh Tunda Peresmian Kantor DPW NasDem Kalbar akibat Kabut Asap

Surya Paloh Tunda Peresmian Kantor DPW NasDem Kalbar akibat Kabut Asap

Pontianak, 23 Agustus 2026 – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menunda peresmian Kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Kalimantan Barat di Pontianak akibat kondisi kabut asap yang masih menyelimuti wilayah tersebut sebagai dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Keputusan itu diambil setelah Surya Paloh meninjau langsung gedung baru DPW NasDem Kalbar di Jalan H. Abdurrahman Saleh, Pontianak. Menurutnya, kondisi cuaca yang belum membaik membuat kegiatan peresmian belum memungkinkan untuk dilaksanakan.

“Hari ini belum dilakukan peresmian. Mengingat cuaca masih dipenuhi kabut asap akibat kebakaran hutan, kami akan mencari waktu yang lebih baik untuk melaksanakan peresmian,” ujarnya.

Meski agenda peresmian ditunda, Surya Paloh berharap keberadaan kantor baru tersebut dapat memperkuat peran Partai NasDem di Kalimantan Barat. Ia menekankan bahwa partai politik harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menjalankan aktivitas organisasi.

Dalam kunjungannya, Surya Paloh didampingi jajaran pengurus DPW NasDem Kalbar, termasuk Ketua DPW Syarief Abdullah Alkadrie, Dewan Pertimbangan Sutarmidji, serta anggota DPR RI Ghulam Muhammad Saron.

HIMSAA Desak IAIN Pontianak Usut Link Beasiswa di Luar Kanal Resmi

Selain meninjau kantor partai, Surya Paloh juga mengapresiasi perkembangan Kota Pontianak. Menurutnya, kota tersebut mengalami kemajuan yang signifikan dibandingkan kunjungannya beberapa tahun lalu, terutama dari sisi infrastruktur, tata kota, dan penghijauan.

Ia berharap Kota Pontianak terus berkembang menjadi daerah yang semakin maju, sekaligus mampu mengatasi persoalan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan melalui kerja sama seluruh pihak.

Penundaan peresmian ini menjadi bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat dan tamu undangan, sekaligus menunjukkan bahwa kondisi lingkungan dan kesehatan publik menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan kegiatan berskala besar.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *