PONTIANAK, 16 Oktober 2026 — Presiden Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak, Fadil Maulana, mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk segera menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya warga yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan kabut asap serta masyarakat yang mengalami diare akibat faktor yang berkaitan dengan buruknya kualitas air dan sanitasi.
Desakan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian mahasiswa kesehatan terhadap keselamatan masyarakat di tengah ancaman karhutla yang tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan kesehatan masyarakat.
Fadil menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman titik api, tetapi juga harus memastikan masyarakat terdampak memperoleh akses pelayanan kesehatan yang cepat, terjangkau, dan merata.
“Kami mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk segera menghadirkan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat terdampak karhutla. Warga yang mengalami gejala ISPA akibat paparan kabut asap harus mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis yang layak. Begitu pula masyarakat yang mengalami diare, terutama di wilayah yang mengalami persoalan kualitas dan ketersediaan air bersih, harus mendapat perhatian serius dari pemerintah,” tegas Fadil Maulana.
Menurutnya, sebagai provinsi yang setiap tahun menghadapi ancaman karhutla, Kalimantan Barat membutuhkan langkah penanganan yang tidak hanya berorientasi pada pemadaman kebakaran, tetapi juga pada pencegahan penyakit dan perlindungan kesehatan masyarakat.
Paparan asap dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, sedangkan air yang tercemar atau tidak memenuhi standar kesehatan dapat menjadi jalur penularan penyakit diare. Oleh sebab itu, Fadil meminta dinas kesehatan bersama puskesmas, rumah sakit, dan instansi terkait untuk memperkuat pemantauan kondisi kesehatan masyarakat di wilayah terdampak.
Ia juga mendesak agar pemerintah menyediakan pelayanan kesehatan keliling dan posko kesehatan di wilayah yang sulit menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan, dengan memprioritaskan anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki risiko kesehatan lebih tinggi.
“Jangan sampai masyarakat harus menanggung sendiri dampak bencana yang mengancam kesehatan mereka. Pemerintah harus hadir melalui pemeriksaan gratis, ketersediaan obat-obatan, tenaga kesehatan yang memadai, serta rujukan bagi pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan. Ini bukan sekadar persoalan bantuan, melainkan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Selain pemeriksaan kesehatan gratis, Fadil meminta pemerintah menjamin ketersediaan air bersih yang aman digunakan dan dikonsumsi masyarakat. Pemeriksaan kualitas air perlu dilakukan, terutama pada sumber air di wilayah terdampak, disertai distribusi air bersih apabila sumber air setempat tidak memenuhi persyaratan kesehatan.
Ia juga menekankan pentingnya penyampaian informasi mengenai kualitas udara, pencegahan paparan asap, penggunaan air yang aman, serta penanganan awal gejala gangguan pernapasan dan diare. Menurutnya, edukasi kesehatan harus menjangkau masyarakat secara langsung agar warga dapat melakukan langkah perlindungan yang tepat.
“Kami adalah mahasiswa kesehatan. Karena itu, kami memandang persoalan karhutla bukan hanya dari sisi lingkungan, tetapi juga dari sisi keselamatan manusia. Jangan menunggu masyarakat semakin banyak yang sakit baru pemerintah bergerak. Pencegahan, pemeriksaan, dan penanganan kesehatan harus dilakukan sejak dini,” tambahnya.
Fadil berharap tuntutan tersebut segera ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret, koordinasi lintas sektor, serta pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat terdampak tanpa hambatan biaya.
Sebagai Presiden Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak, ia menegaskan bahwa mahasiswa kesehatan memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan pentingnya perlindungan kesehatan masyarakat, sekaligus mengawal agar penanganan karhutla tidak mengabaikan hak warga untuk memperoleh lingkungan yang sehat dan pelayanan kesehatan yang layak.
“Keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari padamnya api. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat terlindungi, mendapatkan air bersih yang aman, dan memperoleh pelayanan kesehatan ketika membutuhkan. Kami mendesak agar pemeriksaan kesehatan gratis bagi korban terdampak karhutla segera direalisasikan, bukan sekadar menjadi wacana,” tutup Fadil Maulana.
PRESIDEN MAHASISWA POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK
Melindungi lingkungan berarti melindungi kesehatan. Menjaga kesehatan masyarakat adalah tanggung jawab bersama.
Komentar