Pontianak, Kalimantan Barat — Persoalan transportasi penyeberangan di Kota Pontianak kembali menjadi perhatian publik.
Rencana pengoperasian kapal feri serta pembenahan infrastruktur dermaga hingga kini dinilai belum menunjukkan kepastian yang jelas, padahal fasilitas penyeberangan tersebut dinilai memiliki peran penting bagi mobilitas masyarakat.
Tokoh masyarakat Kota Pontianak, H. Muhammad Fauzi, S.Sos., mendesak pemerintah agar tidak terus membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut.
Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap sarana penyeberangan harus dijawab dengan langkah konkret, bukan sekadar pembahasan dan wacana.
Fauzi menilai, desakan dari sejumlah wakil rakyat untuk menghidupkan kembali atau meningkatkan pelayanan penyeberangan telah dilakukan, termasuk melalui tingkat DPR RI.
Namun, sampai saat ini masyarakat masih menunggu realisasi nyata di lapangan.
Ia berharap pemerintah daerah tidak berjalan sendiri dan terus memperkuat komunikasi serta koordinasi dengan pemerintah pusat.
Menurutnya, diperlukan pembahasan serius mengenai skema pendanaan, kewenangan, kondisi fasilitas, hingga kesiapan kapal dan dermaga agar persoalan tersebut dapat segera menemukan titik terang.
“Ini merupakan kebutuhan publik. Pemerintah jangan hanya menunggu, tetapi harus ada langkah nyata agar persoalan ini segera terealisasi,” tegas Fauzi.
Ia juga mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan penggunaan APBD, sepanjang sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna mendukung pembangunan maupun perbaikan dermaga yang diperlukan.
Menurut Fauzi, keberadaan penyeberangan feri bukan hanya menyangkut pelayanan transportasi, tetapi juga dapat menjadi salah satu alternatif untuk membantu mengurangi beban lalu lintas di jalur darat.
Terlebih, kepadatan kendaraan di kawasan Jembatan Kapuas dan Jembatan Landak menjadi persoalan yang membutuhkan berbagai alternatif solusi.
Dengan adanya layanan penyeberangan yang layak dan dikelola secara optimal, masyarakat diharapkan memiliki pilihan transportasi yang lebih efisien.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan aspek keselamatan, kelayakan kapal, kondisi dermaga, serta kenyamanan pengguna menjadi prioritas utama.
Fauzi menegaskan, pemerintah tidak seharusnya hanya bergerak ketika persoalan sudah menjadi sorotan besar.
Perencanaan dan pembangunan infrastruktur publik harus memiliki target yang jelas, sehingga masyarakat mengetahui kapan program tersebut benar-benar dapat diwujudkan.
Kini, bola berada di tangan pemerintah. Publik tidak lagi hanya membutuhkan janji atau wacana, tetapi kepastian dan langkah nyata. Jika persoalan kapal feri dan dermaga terus tertunda tanpa kejelasan, maka potensi manfaat bagi masyarakat serta solusi terhadap kepadatan lalu lintas juga ikut tertunda.
Masyarakat pun berharap pemerintah daerah bersama pemerintah pusat segera duduk bersama, mencari solusi terbaik, dan menetapkan langkah yang terukur agar transportasi penyeberangan di Kota Pontianak dapat kembali berfungsi secara optimal demi kepentingan publik.
Komentar