Pontianak, 2 September 2026 — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat bukan hanya persoalan lingkungan dan pemadaman api. Lebih dari itu, karhutla merupakan persoalan kesehatan masyarakat yang membutuhkan respons cepat, terbuka, dan terukur dari pemerintah.
Koordinator Wilayah BEM SI Kalimantan Barat, Fadil Maulana, menilai bahwa dalam situasi seperti saat ini, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas dari pemerintah, khususnya dari sektor kesehatan.
“Ketika masyarakat menghirup asap setiap hari, yang mereka butuhkan bukan hanya masker, tetapi juga informasi. Berapa kondisi ISPA saat ini? Kelompok masyarakat mana yang paling rentan? Apa langkah yang harus dilakukan ketika kualitas udara memburuk? Dan bagaimana pemerintah memastikan fasilitas kesehatan siap menghadapi dampaknya?” ujar Fadil.
Menurutnya, pertanyaan wartawan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat terkait perkembangan ISPA, dampak paparan asap, serta upaya perlindungan kesehatan masyarakat merupakan pertanyaan yang sangat relevan di tengah situasi karhutla.
“Jangan sampai persoalan kesehatan masyarakat justru menjadi bagian yang paling sedikit dibicarakan ketika karhutla terjadi. Api memang harus dipadamkan, tetapi dampak terhadap manusia juga harus dihitung dan ditangani,” tegasnya.
Fadil yang berlatar belakang pendidikan kesehatan menekankan bahwa paparan asap karhutla dapat menjadi persoalan serius, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan.
Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya melakukan pembagian masker. Edukasi mengenai pembatasan aktivitas di luar ruangan, penggunaan masker yang tepat, pemantauan kualitas udara, penguatan pelayanan kesehatan, hingga penyampaian data gangguan kesehatan kepada publik juga menjadi bagian penting dari penanganan karhutla.
“Masker penting, tetapi masker bukan solusi tunggal. Masyarakat juga harus mendapatkan informasi kesehatan yang berbasis data. Pemerintah harus hadir bukan hanya ketika api terlihat, tetapi juga ketika dampaknya mulai dirasakan oleh tubuh masyarakat,” katanya.
BEM SI Kalimantan Barat juga mempertanyakan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi dampak karhutla. Persoalan kualitas air, udara, kesehatan, lingkungan, dan kondisi masyarakat tidak dapat dipisahkan begitu saja karena semuanya saling berkaitan.
“Ketika masyarakat bertanya tentang kesehatan akibat karhutla, jangan sampai mereka justru mendapatkan jawaban yang terkesan melempar persoalan. Kalau ada aspek yang menjadi kewenangan instansi lain, koordinasikan. Pemerintah bekerja dalam satu sistem, bukan berjalan sendiri-sendiri,” ujar Fadil.
BEM SI Kalimantan Barat mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk membuka informasi secara berkala mengenai perkembangan dampak kesehatan akibat karhutla, termasuk data kasus ISPA, kesiapan fasilitas kesehatan, kelompok rentan, serta langkah mitigasi yang harus dilakukan masyarakat.
“Kami tidak sedang mencari siapa yang salah. Kami ingin memastikan masyarakat tidak menjadi korban dua kali: pertama karena menghirup asap, kedua karena kekurangan informasi,” tegas Fadil.
Menurutnya, penanganan karhutla harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.
“Karhutla boleh dianggap sebagai bencana lingkungan, tetapi ketika asap masuk ke rumah, sekolah, tempat kerja, dan paru-paru masyarakat, maka ini sudah menjadi persoalan kesehatan publik. Pemerintah harus menjawabnya dengan data, transparansi, dan tindakan nyata,” pungkasnya.
Komentar